Di tengah gemerlap target pariwisata nasional, sebuah suara kritis mengemuka dari Seminar Pesona Pariwisata (SEMESTA) yang berlangsung 3-4 Juni 2026 di UPN Veteran Jawa Timur, Surabaya. Latifah, S.S., M.A., dosen Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertarajasa, memaparkan hasil penelitiannya yang membedah kontestasi narasi di balik pengembangan Borobudur sebagai destinasi wisata religi internasional. Paparannya tidak hanya menggugat wacana dominan, tetapi juga menyoroti dampak nyata bagi masyarakat lokal serta kaitannya dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Dalam presentasi berjudul “Kontestasi Narasi dalam Pengembangan Borobudur sebagai Destinasi Wisata Religi Internasional: Analisis Wacana, Identitas, dan Tantangan Pariwisata Inklusif,” Latifah mengungkap adanya pergeseran paradigma sejak 2020. Borobudur, yang dikenal sebagai warisan budaya dunia, kini dikembangkan secara intensif sebagai pusat spiritual dan ziarah Buddha internasional oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha. Kebijakan ini, menurutnya, telah mengubah wajah Borobudur dari ruang sakral komunal menjadi arena kontestasi identitas yang tajam.
Salah satu temuan paling mencolok adalah realitas demografis yang timpang. Berdasarkan data BPS 2022, di Kecamatan Borobudur tercatat 63.223 penduduk Muslim, sementara umat Buddha hanya 11 orang. “Mayoritas lokal merasa terpinggirkan dari narasi dominan. Ada pergeseran psikologis dari rasa bangga menjadi keterasingan,” ujar Latifah di hadapan peserta seminar. Ia mengutip pernyataan warga setempat yang merasa Borobudur kini seolah-olah hanya milik sekelompok golongan.
Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Critical Discourse Analysis dan analisis narasi ini juga menemukan tujuh faktor pemicu konflik multilevel, mulai dari trauma historis pengusiran paksa 367 kepala keluarga, ketimpangan ekonomi struktural, hingga tidak adanya ruang dialog partisipatif bagi masyarakat terdampak.
Dampak bagi Masyarakat dan Kaitannya dengan SDGs
Yang menarik, bila temuan tersebut dihubungkan dengan agenda global SDGs. terlihat ketimpangan distribusi manfaat pariwisata di kawasan Borobudur bertentangan langsung dengan SDGs 1 (Tanpa Kemiskinan) dan SDGs 10 (Berkurangnya Kesenjangan). Kemiskinan struktural masih terjadi di Desa Borobudur, sementara pendapatan tiker wisata belum berpihak secara adil kepada warga sekitar.
Selain itu, terdapat indikasi tergerusnya SDGs 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan), khususnya target pelestarian warisan budaya dan harmoni sosial. “Relasi masyarakat dengan Borobudur kini lebih bersifat ekonomi daripada teologis. Ini sangat rapuh. Jika akses ekonomi terganggu, sentimen laten bisa meledak menjadi konflik sosial terbuka,” paparnya.
Lebih jauh, pengabaian prosedur Heritage Impact Assessment (HIA) yang seharusnya dilaporkan kepada UNESCO, menurut Latifah, mencerminkan lemahnya tata kelola yang inklusif—sebuah pukulan bagi SDGs 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh). Ia mengutip kritik dari komunitas Buddhis sendiri, Young Buddhist Association (YBA) yang menilai penguatan identitas Buddhis di Borobudur lebih bersifat politis daripada teologis
Rekomendasi Inklusif
Di akhir paparannya, Latifah menyampaikan sejumlah rekomendasi yang diusung oleh masyarakat sekitar dan pemerhati Borobudur, yaitu rekonsiliasi historis bagi 367 KK yang direlokasi dengan kompensasi adil, alokasi minimal 20% pendapatan tiket untuk masyarakat sekitar (mengadopsi model Angkor Wat), pembentukan otoritas tunggal yang representatif, serta penyediaan ruang dialog yang inklusif.
“Mencintai Borobudur tak harus memiliki. Merawat, menjaga, dan mewariskan nilai-nilai universalnya kepada generasi mendatang—itulah bentuk kepemilikan sejati,” pungkas Latifah, mengutip semangat webinar Ruwat Rawat Borobudur.
Seminar SEMESTA yang mengusung tema “Pariwisata Berkualitas dalam Dinamika Global: Integrasi Pendekatan Kolaboratif untuk Tata Kelola, Inovasi, dan Pemberdayaan Masyarakat” ini menjadi forum penting bagi suara-suara akademik yang mendorong transformasi pariwisata yang lebih berkeadilan. Presentasi Latifah menjadi pengingat bahwa di balik keindahan candi, ada denyut kehidupan masyarakat yang tak boleh diabaikan.